ANALISIS YURIDIS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJA…

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang mengalami peningkatan secara signifikan di Indonesia dari tahun ke tahun, walaupun penegakkan hukum telah berubah dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui justifikasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2…

Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Menekan Angka Kriminalitas Di Kota Manado …

Suatu negara dalam menjaga kedaulatannya harus didukung oleh sistem pengamanan dan keamanan yang baik. Dalam rangka mempertahankan keamanan negara, di butuhkan efektifitas dan profesionalitas kerja dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua instansi pertahanan negara memiliki tugas dan fungsi masing-masing, apalagi dalam menegakan hukum yang ditugaskan ole…

Tinjauan Yuridis Implementasi Tujuan Landreform Di Indonesia Dan Upaya Hukum …

Tanah yang merupakan fondasi paling utama untuk digunakan sebagai tempat tinggal, sehingga pasaran tanahpun semakin lama semakin naik harganya. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Namun pada kenyataannya sengketa tanah sering menjadi objek untuk memutuskan hubungan seseorang dengan yang lain. Melihat situasi tersebut, maka yang perlu diper…

Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dari Sistem Pendaftaran Tanah…

Tanah mempunyai beragam fungsi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Begitu berharganya tanah, sehingga tanah menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik agraria, baik karena pewarisan, jual beli maupun sengketa batas tanah. Sehingga konflik agraria ini banyak yang dibawa ke pengadilan. Melihat begitu banyaknya kasus yang terjadi akibat konflik tanah tersebut, maka perlu adanya kepastian h…

Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Terhadap Pengguna …

Tenaga kerja asing yang datang bekerja di Indonesia harus tunduk pada peraturan yang ada di Indonesia. Peraturan yang mengatur ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengguna TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 perjanjian kerja ada dua yakni, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Ke…

PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA APARAT HUKUM (POLISI) TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAR…

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa : Penyidik berwenang memerintah kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Dalam kenyataan barang bukti yang merupakan unsur yang sangat penting dalam pro…

Kajian Hukum Penyelsesaiaan Sengketa Tanah Hak Ulayat Suku Amungme Di Kabupat…

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraris. Arti penting hubungan manusia dengan tanahnya selain dalam hubungan hukum, dalam hukum adat mempunyai hubungan kosmis-magis-religius. Hubungan…

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Th. 1981, dilengkapi:/UU…

Edition

Cet. i.

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 282 p.

Series Title

-

Call Number

345/Ane k

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

77 p.

Series Title

-

Call Number

343.04/Ika u

Hukum Acara Peradilan ; Tata Usaha Negara

dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga msyarakat dapat dikatkan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemeritah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya.