Collections
Advanced Search
Hukum Perjanjian, Teknologi Informasi dan Kejahatan
Hukum Perjanjian, Teknologi Informasi dan Kejahatan marupakan kenisceyaan mengabaikan ketentuan hukum, khususnya hukum perdata perjanjian/kontrak, dalam praktik kegiatan bisnis komersial sehari-hari. Kalangan masyarakat pelaku bisnis senantiasa bersenttuhan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang tekait dengan bisnis, kesepakatan-kesepakatan para pelaku bisnis harus dituangkan dalam s…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-1374-62-7
- Collation
- x ; 309 Hal. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 436.022/Par h
Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum
Ilmu dan Penelitian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahakan sebagaimana diberatkan sebagai satu keping mata uang logam yang terdiri dari dua sis. Satu sisi merupakan ilmu dan di sisi lain merupakan penelitian. Ilmu tidak akan berkembang tanpa penelitian, tapi penelitian tanpa didukung dengan ilmu juga yang menyesatkan. Demikian juga penelitian hukum dan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan.…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-6572-18-4
- Collation
- x ; 166 Hal. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 340.072/Goz i
Hukum Pencatatan Sipil
Pelayanan pencapil oleh instansi pelaksana Adminduk meliputi berbagai pencatatan peristiwa penting, yaitu kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Melalui pelayanan pencapil ini, negara memberikan perli…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-837-6
- Collation
- xx ; 612 Hal. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342/Usm h
Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi
Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Perbuatan Hukum Administrasi Negara, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pe…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-6628-11-9
- Collation
- xviii ; 358 Hal. ; 14X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01/Pat d
Hukum dan Penegakan Hukum
Buku kedua mengenai pemikiran penulis dengan judul berbeda, Hukum dan Penegakan Hukum, merupakan kelanjutan dari buku pertama yang diterbitkan pada tahun 2016. Materi muatan buku kedua ini adalah buah pemikiran penulis mengenai keadaan dan masalah pembentukan hukum dan penegakan hukum periode setelah 2016 sampai tahun 2019. Secara garis besar isu-isu pembentukan hukum dan penegakan hukum di d…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-888-4
- Collation
- x ; 446 Hal. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 340/Atm h
Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT
Diskursus tanah merupakan hal yang sangat kompleks, di dalamnya berbagai persoalan hukum berkelindan menjadi satu dan saling berhubungan, mulai dari Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Administrasi Negara dan lain-lain. Diskursus tanah dalam lingkup Hukum Agraria akan mengundang kita pada pembahasan tanah dari berbagai sisi, baik dari sisi sejarah, kedudukan tanah dalam pandangan ne…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-02-3562-7
- Collation
- xii ; 263 Hal. ; 14X20cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 297.273/Pug p
Hukum Pariwisata Syariah di Asean
Buku ini menghadirkan nuansa baru dalam khazanah ilmu ekonomi syariah dan industri halal, di mana penulis memaparkan lanskap pariwisata syariah yang sangat berkembang pesat di dunia, tidak hanya di negara Muslim namun juga negara non-Muslim. Buku ini sangat menarik karena membahas pariwisata syariah di ASEAN, yakni salah satu regional kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pembaca disuguhkan denga…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-807-5
- Collation
- viiii ; 156 Hal. ; 14X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 353.7/Zak h
Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan Aborsi
Aspek hukum pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu bagian terpenting hukum kesehatan perlu dimasyarakatkan agar masing-masing pihak memahami kewajiban, hak, tugas, dan perlindungan hukum baginya. Tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medis dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik bagi pasien yang sesuai indikasi medis. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tena…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-965-2
- Collation
- xiv ; 238 Hal. ; 15X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 344.04/Muh a
Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya
Sebenarnya di Indonesia wakaf sangat dikenal dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Apabila wakaf dihubungkan dengan konsep tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sei…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-869-3
- Collation
- xii ; 456 Hal. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 297.272/Muj h
Kitab Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-7210-07-8
- Collation
- vi ; 510 Hal. ; 14X20cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 352.550/Kit -
Search Result
Information
Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly