Collections

Advanced Search
First Page Previous 21 22 23 24 25 Next Last Page
Macroeconomics: Principles and Applications

Macroeconomics: Principles and Applications

Microeconomics: Principles, Problems, and Policies

Microeconomics: Principles, Problems, and Policies

Macroeconomics of Self-fulfilling Prophecies, The

Macroeconomics of Self-fulfilling Prophecies, The

Principles of Macroeconomics

Principles of Macroeconomics

Teori Makroekonomi: Teori dan Soal-soal. Seri Buku Schaum

Teori Makroekonomi: Teori dan Soal-soal. Seri Buku Schaum

Beijing Declaration and Platform for Action with the Beijng +5 Political Declaration and Outcome Document

Beijing Declaration and Platform for Action with the Beijng +5 Political Declaration and Outcome Document

Hukum Laut bagi Indonesia

Hukum Laut bagi Indonesia

Pengantar Hukum Humaniter

Pengantar Hukum Humaniter

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999/(UU. No. 22 Th. 1999,//UU. No. 25 Th. 1999,/UU. No. 28 Th. 1999) dilengkapi Peraturan Pemerintah RI. No. 25 Th. 2000 (Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom)

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999/(UU. No. 22 Th. 1999,//UU. No. 25 Th. 1999,/UU. No. 28 Th. 1999) dilengkapi Peraturan Pemerintah RI. No. 25 Th. 2000 (Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom)

Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia

Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia

Membangun dan Menegakkan Hukum dalam era pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945: Kumpulan karangan dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta (1958-1983)

Membangun dan Menegakkan Hukum dalam era pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945: Kumpulan karangan dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta (1958-1983)

TELEKOMUNIKASI: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999

TELEKOMUNIKASI: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999

Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku

Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku

Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1: Seri Hukum Pidana

Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1: Seri Hukum Pidana

Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Acara Pidana (sampai 1978)

Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Acara Pidana (sampai 1978)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal

Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia

Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia

Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum Pidana 3 Bagian khusus delik-delik khusus

Hukum Pidana 3 Bagian khusus delik-delik khusus

Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jilid 1

Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jilid 1

Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya

Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-Undang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-Undang Perkawinan

Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid 1

Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid 1

Perbandingan Hukum Perdata

Perbandingan Hukum Perdata

Hukum Perdata dalam Tanya Jawab

Hukum Perdata dalam Tanya Jawab

Business Law: Contracts and Business Associations. Survey of Indonesian Economic Law, Padjadjaran University Faculty of Law

Business Law: Contracts and Business Associations. Survey of Indonesian Economic Law, Padjadjaran University Faculty of Law

Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. --Ed. 1

Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. --Ed. 1

Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik

Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik

Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya. Memuat:/ 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995/2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996/3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PR.08.01 Tahun 1996/4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PR.08.01 Tahun 1996

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya. Memuat:/ 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995/2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996/3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PR.08.01 Tahun 1996/4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PR.08.01 Tahun 1996

First Page Previous 21 22 23 24 25 Next Last Page

Search Result

Found 786 from your keywords: Subject : "social"
You currently on page 24 of 27 page(s)
Query took 0.00623 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly


Search Cluster