Collections

Advanced Search
First Page Previous 16 17 18 19 20 Next Last Page
Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya

Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, PPn-BM di Daerah Tahun 2000 dilengkapi:/1. Keputusan Presiden Republik Indonesia/2. Peraturan Menteri Dalam Negeri//3. Keputusan Menteri Dalam Negeri//4. Instruksi Menteri Dalam Negeri

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, PPn-BM di Daerah Tahun 2000 dilengkapi:/1. Keputusan Presiden Republik Indonesia/2. Peraturan Menteri Dalam Negeri//3. Keputusan Menteri Dalam Negeri//4. Instruksi Menteri Dalam Negeri

Susunan dalam Satu Naskah: UU. No. 6 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No 9 th 1994. UU. No. 7 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10 th. 1994. UU. No. 8 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 11 th. 1994

Susunan dalam Satu Naskah: UU. No. 6 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No 9 th 1994. UU. No. 7 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10 th. 1994. UU. No. 8 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 11 th. 1994

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1995 (KUP, PPH, PPN)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1995 (KUP, PPH, PPN)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1995 (KUP, PPH, PPN)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1995 (KUP, PPH, PPN)

Undang-Undang Pajak Tahun 2000: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Pajak Tahun 2000: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001

PERPAJAKAN BARU: 5 Undang-undang tahun 2000

PERPAJAKAN BARU: 5 Undang-undang tahun 2000

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Januari s/d Juni 1996

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Januari s/d Juni 1996

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Juli s/d Sptember 1996

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Juli s/d Sptember 1996

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1990, Januari '90 s/d Desember '90, Seri Perpajakan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1990, Januari '90 s/d Desember '90, Seri Perpajakan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1989

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1989

Undang-undang PPn dan PPn.BM 1994: Catatan dan Latar Belakang, Seri Perpajakan

Undang-undang PPn dan PPn.BM 1994: Catatan dan Latar Belakang, Seri Perpajakan

Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, -- Ed. 1

Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, -- Ed. 1

Pengetahuan dan Hukum Dagang

Pengetahuan dan Hukum Dagang

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 4: Hukum Jual Beli Perusahaan

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 4: Hukum Jual Beli Perusahaan

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7: Hukum Surat Berharga

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7: Hukum Surat Berharga

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran

HUKUM DAGANG INTERNASIONAL: Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual

HUKUM DAGANG INTERNASIONAL: Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual

Hukum Perdagangan Internasional

Hukum Perdagangan Internasional

Undang-undang Ketenagakerjaan: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997

Undang-undang Ketenagakerjaan: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1993, Januari '93 s/d Desember '93, Seri Perpajakan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1993, Januari '93 s/d Desember '93, Seri Perpajakan

PELAJARAN HUKUM PIDANA: Percobaan & Penyertaan, bag. 3

PELAJARAN HUKUM PIDANA: Percobaan & Penyertaan, bag. 3

How To Proceed in The International Court of Justice

How To Proceed in The International Court of Justice

Hukum-Hakim Pidana

Hukum-Hakim Pidana

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA: dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA: dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan

Perolehan Tanah Bagi Perusahan

Perolehan Tanah Bagi Perusahan

Perkara Koneksitas: Ginandjar versus Jaksa Agung

Perkara Koneksitas: Ginandjar versus Jaksa Agung

Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20

Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20

First Page Previous 16 17 18 19 20 Next Last Page

Search Result

Found 731 from your keywords: Subject : "Social sciences"
You currently on page 19 of 25 page(s)
Query took 0.00747 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly


Search Cluster