Collections
Advanced SearchHukum pidana khusus
Pada awalnya—Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibuat untuk menanggulangi tindak pidana yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, muncul pelbagai tindak pidana yang modus operandinya rumit dan peralatannya yang canggih tetapi belum mampu dijangkau oleh KUHP. Mengantisipasi situasi demikian, penyusun KUHP telah memberi ruang dengan cara menambahkan Pasal 103 KUHP. Mela…
- Edition
- Ed. I ; Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-372-383-1
- Collation
- xiv ; 516 Hal. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345/Sat h
Sejarah hukum indonesia
Mahasiswa hukum yang belajar di Indonesia, sudah sepatutnya mengetahui sejarah berbagai hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia, yakni mengenai sejarah lahirnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, dan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, juga wajib mempelajari sejarah hukum yang berkaitan d…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-947-8
- Collation
- xxiii ; 437 Hal. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348.598/Sja s
Hukum ruang hidup adat
Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia memiliki 2.161 komunitas adat per 9 Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 750 komunitas adat berada di Kalimantan, 649 komunitas adat bermukim di Sulawesi, dan 349 komunitas adat di Sumatera. Dari jumlah tersebut, tidak semua masyarakat mendapat haknya sebagai kelompok yang berkekuatan hukum, meski bahkan sudah diakui…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-6350-35-5
- Collation
- xxvi ; 438 Hal. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 340.57/Erw h
Hukum perjanjian ; teori dan analisis kasus
Buku Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus ini menyajikan berbagai aspek Hukum Perjanjian. Dibagi dalam delapan topik utama, antara lain: definisi perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkan suatu perjanjian, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis kreditur atas benda jaminan. Keagenan, franchise, perlindungan konsumen, serta wanprestasi. Juga ditambahkan pula bahasan mengenai doktrin unjus…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-1186-92-3
- Collation
- xii ; 206 Hal. ; 14X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 436.02/Suh h
Hukum ekonomi Indonesia ; Suatu pengantar
Buku Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar disusun sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah sumber bacaan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi. Penulis mencoba merangkai dari penggunaan awal dari istilah Hukum Ekonomi di Indonesia sampai dengan penggunaan…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-6628-06-5
- Collation
- xvi ; 256 Hal. ; 14X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 343.07/Pri h
hukum pajak indonesia
lebih dari 86 persen pendapatan negara Indonesia diharapkan dari pemerimaan pajak (APBNP TA 2016). Indoensia sebagai negara hukum, pajak untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang, oleh karenanya pengaturan tentang perpajakan diperlukan hukum pajak yang jelas dalam sistem hukum indonesia. Buku huku pajak Indonesia ini hadir untuk menjawab beberapa persoalan hukum pajak di Indonesia mu…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-422-189-8
- Collation
- xiii ; 284 Hal. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 343.04/Ayz h
Hukum kepolisian dan kemiliteran
Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-376-793-9
- Collation
- viii ; 200 Hal. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 355/Huk -
100 tanya jawab seputar kekerasan seksual ; sejak diberlakukannya undang-unda…
Salah satu agenda perjuangan gerakan perempuan Indonesia adalah agar Indonesia memiliki satu undang-undang tersendiri yang khusus mengatur kekerasan seksual. Setelah melalui perjalanan sangat panjang, akhirnya pada 9 Mei 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan dan diundangkan. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang tersen…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-06-6272-5
- Collation
- x ; 240 Hal. ; 14X20cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 362.83/Sag 1
Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP kitab undang…
ntuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda, menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-5308-19-7
- Collation
- 460 Hal. ; 14X20cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.026 8/Und -
Hukum acara peradilan tata usaha negara ; transformasi dan refleksi
Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu, apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-772-0
- Collation
- xxx ; 442 Hal. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342/Sim h
Search Result
Information
Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly