Collections
Advanced Search
Uu Kebidanan (Uu Ri No.4 Tahun 2019)
Kebidanan adalah bidang ilmu yang mempelajari ilmu dan seni persiapan kehamilan, persalinan yang dibantu, nifas dan laktasi, masa dan pengaturan fertilitas, klimaks dan menopause, bayi dan anak, bayi dan balita, fungsi reproduksi manusia serta memberikan dukungan atau pertolongan. kepada keluarga mereka. dan komunitas. Kebidanan merupakan salah satu profesi dalam bidang kedokteran khususnya yan…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-893-2
- Collation
- ix ; 356 Hlm. ; 12X19cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348/Sin u
Amandemen Uu Kpk (Uu Ri No.19 Tahun 2019)
Undang-Undang atau Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan la…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-897-0
- Collation
- x ; 332 Hlm. ; 12X19cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348/Sin a
Uu Terorisme Dan Perubahannya (Uu Ri No.5 Th.2018
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Asisten Deputi Bidang Hukum khususnya Bidang Distribusi, Publikasi, dan Dokumentasi telah melakukan publikasi pada tanggal 25 Juni 2018 terhadap produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-835-2
- Collation
- viii ; 168 Hlm. ; 11X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348/Sin u
Uud Negara Ri Tahun 1945 Beserta Amandemen
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi serta sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. UUD 1945 mengatur berbagai hal terkait Indonesia dan warga negaranya, termasuk tentang identitas bangsa Indonesia, sistem pemerintahan, lembaga negara, agama, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, hingga Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai warga negara Indonesia, penti…
- Edition
- Cet. III
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-899-4
- Collation
- vii ; 226 Hlm. ; 11X19cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348/Sin u
Hukum Dan Kebijakan Publik
Kebijakan publik, yakni apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerint…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-391-028-6
- Collation
- viii ; 219 Hlm. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 340/Far h
Pengantar Hukum Pajak
Hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini disebabkan karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintahan dengan wajib pajak atau warga negara, meski demikian, walaupun hukum pajak m…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-376-711-3
- Collation
- viii ; 184 Hal. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 343.04/Pen -
Pengantar Ilmu Hukum Pajak
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Pajak. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis. Materi yang di bahas dalam buku ini: Pajak d…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-205-561-2
- Collation
- x ; 270 Hal. ; 16X24cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 343.04/her p
Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pe…
Hakikat mendasar dari pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera baik secara materiil maupun secara spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia I945. Tujuan atau cita-cita mul…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-826-0
- Collation
- x ; 272 Hlm. ; 15X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345/Kris k
Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligence)
Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat “clear and clean” bagi para pihak. Salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. Kegiata…
- Edition
- Cet. II
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-910-6
- Collation
- x ; 244 Hlm. ; 15X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 340/Rio u
Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan
Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Hasil dari pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat maksudnya "selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yudiris yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar"
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-849-9
- Collation
- xiv ; 242 Hlm. ; 15X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 343/Ket h
Search Result
Information
Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly