Collections
Advanced Search
Kompilasi Hukum Administrasi Pajak ; Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak, dan K…
Adanya hak negara memperoleh dana pajak, melahirkan kewajiban membentuk Peraturan Perundang-undangan Perpajakan sebagai landasan hukum (legalitas) dan landasan kewenangan untuk mengenakan pajak dan menagih utang pajak kepada warga negaranya (yuridikitas) serta menetapkan prosedur administratif dan mekanisme yuridis dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya. Ditunjuknya Fis…
- Edition
- Ed. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-052-1
- Collation
- xiv ; 420 Hal. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 343.04/Far k
Hukum telematika indonesia
Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, u…
- Edition
- Cet. III
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-303-2
- Collation
- xvi ; 282 Hlm. ; 14X21cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 340/Sug h
Antropologi hukum kontemporer
Antropologi hukum adalah ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yaitu ilmu antropologi dan ilmu hukum sehingga ia dapat didekati dari kedua disiplin ilmu ini. Ia dipelajari di kedua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti sosiologi hukum antropologi hukum juga menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Namun demikian, berbeda dengan sosiologi hukum …
- Edition
- Ed I ; Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-08-0336-9
- Collation
- x ; 152 Hlm. ; 15X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 301.340/Eff a
Hukum Agraria
Amanat penderitaan rakyat mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi barulah terwujud tanggal 24 September 1960 dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-POkok Agraria, …
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-1311-56-1
- Collation
- xiv ; 248 Hal. ; 16X24cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.04/Set h
Hukum Dagang
Buku Hukum Dagang ini menguraikan tentang serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun aturan hukum di luar kodifikasi. Selain itu, akan dikaji juga beberapa contoh kasus yang terkait dengan hukum da…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-205-591-9
- Collation
- iv ; 228 Hal. ;16X24cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 34.607/Her h
Penelitian hukum
Penelitian memiliki kaitan erat dengan metode penelitian, guna menemukan sebuah kebenaran melalui epistemologi, koherensi, dan observasi. Adapun, penelitian hukum membutuhkan metode penelitian hukum. Buku ini menyajikan perbedaan signifikan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris: mulai dari karakteristik judul antara normatif dan empiris hingga perbedaan metode menu…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-6716-36-6
- Collation
- xii ; 188 Hlm.; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 340.072/Sih p
Hukum Perkawinan Di Indonesia
Buku ini menghadirkan isu-isu penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia terutama menyangkut nilai-nilai keadilan. Dimulai dari aspek-aspek yang menyebabkan peraturan tentang perkawinan belum berbasis nilai keadilan; problem perkawinan menurut undang-undang meliputi keabsahan, pencatatan, status anak, kewarisan; dan penyelesaian sengketa perkawinan beda agama; serta merekonstruksi…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-623-6716-17-5
- Collation
- xii ; 206 Hlm. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 349/Set h
Hukum Keuangan Negara Dan Daerah
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Konsekuensinya, kami menyimpulkan, pengertian keuangan negara atau ruang lingkup keuangan negara juga mencakup APBN, APBD, BUMN dan BUMD. Keuangan Daerah adalah …
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-6344-60-1
- Collation
- x ; 134 Hlm. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 343/Jos h
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang
Aturan mengenai kepailitan menjadi satu kebutuhan tak terelakkan bagi dunia usaha saat ini. Ketatnya persaingan serta banyaknya transaksi antarpihak menimbulkan kewajiban serta hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Perlindungan atas hak dan kewajiban tersebutlah yang diinginkan dari terbentuknya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh …
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-6344-33-5
- Collation
- xvi ; 180 Hal. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.078/Apr h
Grasi Sebagai Beschikking
Grasi sebagai beschikking merupakan buku yang membahas tentang makna grasi serta syarat dan ketentuan diberikannya grasi oleh presiden kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Sebagai bagian yang tidak terpisakan dari materi grasi, buku ini juga menyajikan konsep negara hukum sebagai dasar dalam memahami grasi pada umumnya. Diulas secara lebih mendalam, tinjauan u…
- Edition
- Cet. I
- ISBN/ISSN
- 978-602-6344-66-3
- Collation
- x ; 122 Hlm. ; 16X23cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345/Faj g
Search Result
Information
Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly