Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. Jenis hukum tersebut disebut hukum perdata. Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum.

Istilah hukum privat atau hukum sipil ini berawal dari bahasa Belanda ‘Burgerlijk Recht’, namun sekarang istilah hukum perdata lebih sering digunakan dan tidak terasa asing. Menurut sejarah, awalnya hukum perdata berasal dari bangsa Romawi, pada masa pemerintahan Julius Caesar, 50 SM dan awalnya KUH Perdata juga hanya berlaku bagi orang Belanda. Pada akhirnya, hukum ini masih digunakan hingga saat ini sebagai salah satu hukum yang berkaitan dengan masyarakat.

Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua ini merupakan kumputan artikel yang pernah ditulis mengenai beberapa masalah di bidang kenotariatan, di antaranya, Hakikat Pembukuan Perjanjian Kawin; Persekutuan Perdata (Maatschap), Cessie, Subrogasi, dan Novasi; Pemikiran Menuju Keterangan Hak Waris yang Uniform; Peraturan yang Bersifat Mengatur dan Bersifat Memaksa; Penafsiran dan Penambahan Isi Perjanjian; Spirit Kode Etik Notaris dan Implementasinya, Syarat Batal pada Perjanjian Timbal Batik; Merancang Perjanjian; Notaris dan Nona dari Zutphen; serta Pembubaran dan Bubarnya Yayasan.