Aturan mengenai kepailitan menjadi satu kebutuhan tak terelakkan bagi dunia usaha saat ini. Ketatnya persaingan serta banyaknya transaksi antarpihak menimbulkan kewajiban serta hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Perlindungan atas hak dan kewajiban tersebutlah yang diinginkan dari terbentuknya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karenanya, Undang-undang ini menjadi salah satu aturan penting yang harus dipahami oleh para pelaku usaha.

Buku ini menghadirkan pembahasan mengenai Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara historis dan konseptual. Pembahasan atas Asas-asas hukum kepailitan, pengadilan niaga, kurator, serta konsep-konsep penting lain dalam perihal kepailitan disajikan secara mendalam di setiap bagian buku ini tanpa melupakan kritik atas konsep-konsep tersebut. Buku ini sangat baik digunakan oleh para pengkaji hukum bisnis khususnya yang berfokus pada perihal kepailitan.