Hukum bisnis dalam hukum perikatan berdasarkan Undang-Undang, antara lain; Land Reform, Lingkungan Hidup, Intellectual property Law, Kepailitan/Bankrupty Law, Commercial Law, Competition Law, Insurance Law, Capital Law, Leasing, Franchise, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perseroan dan Hukum Perburuhan.

Makna kegiatan hukum bisnis, telah diulas di buku ini agar dapat dipahami melalui upaya pemerintah menerapkan penegakan Demokrasi Ekonomi NKRI, sebagai diamanatkan sila kelima Pancasila sebagai landasan etika norma yang bersifat konstitusional untuk menuju tercapainya "kemakmuran berkeadilan".

Sejalan dengan landasan etika, ketentuan Pasal 33 UUD 45 secara tepat telah menentukan landasan struktural untuk penegakan Demokrasi Ekonomi dengan isi sebagai berikut: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Pertumbuhan etika bisnis Indonesia patut dicermati melalui tiga aspek pendekatan Pemerintah antara lain: Pendekatan politik ekonomi melalui penanganan "case law" terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kemudian, penanganan pengelolaan Sumber Daya Alam, dan pendekatan politik hukum melalui penanganan "case law" terhadap kebijakan Pemerintah untuk menerapkan proyek Reformasi Agraria yang diikuti upaya mendukung perspektif Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) mengelola Hak Atas tanah ulayat diikuti penyusunan RKUHP, untuk menampung perampasan harta hasil korupsi dan memberdayakan sistim Peradilan Adat menangani konflik kultural dan kasus-kasus tipiring adat secara garis besar.

Pendekatan sistim peradilan untuk menangani perkara di bidang korupsi, diuraikan dan diarahkan dengan membahas lima aspek Makna Hukum Bisnis dalam perkembangan hukum di Indonesia, yakni; mengulas perspektif penerapan etika normatif dalam Demokrasi Ekonomi berdasar Sila kelima Pancasila sebagai landasan nengembangan karakter Etika Hukum Bisnis bagi semua elit politik.