Buku ini disusun atas dasar kegelisahan ilmiah penulis oleh dinamika perkembangan hukum di Indonesia yang kurang berpijak pada realitas budaya hukum masyarakat Indonesia sendiri sebagai kausa materialis filosofi bangsa, yakni Pancasila. Produk hukum di Indonesia lazimnya justru berkiblat pada pemikiran-pemikiran barat sehingga konsekuensinya produk hukum kurang relevan dengan realitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Buku Filsafat Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila ini membahas secara komprehensif tentang karakteristik filsafat hukum berdasar Pancasila. Menurut Filsafat Hukum Pancasila selain hukum sebagai suatu entitas positif, tetapi juga meletakkan nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, hukum kodrat, hukum etis serta hukum filosofis dalam realitas hukum. Selain itu juga dilakukan suatu deskripsi komparatif, yaitu dengan cara membandingkan dengan berbagai macam pandangan filsafat hukum di dunia terutama dari Eropa dan Amerika.

Melalui Buku Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila, penulis telah menjelaskan secara ilmiah kebenaran Filsafat Hukum Pancasila dalam aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi.
Aspek ontologi Filsafat Hukum Pancasila memiliki kausa materiel dan kausa formil sebagai pusat induksi segala peraturan hukum di Indonesia. Hal ini dasarkan pada fakta sejarah perumusan filosofi hidup bangsa oleh para Founding Fathers bangsa melalui perdebatan panjang rapat-rapat BPUPKI. Perdebatan dalam rapat-rapat BPUPKI merupakan proses dialektika nilai budaya yang akan dirumuskan bersama sebagai filosofi hidup bangsa.
Dalam aspek epistimologi Pancasila sebagai filsofi hidup bangsa, disusun atas dasar tertib kebenaran ilmu pengetahuan yang teridiri dari darima sumber pengetahuan tersebut diperoleh dan bagaimana pengetahuan tersebut disususn atas dasar asas-asas kebenaran Ilmiah. Dalam aspek aksiologi Filsapat Hukum Pancasila lahir dari nilai etika moralitas hidup bangsa yang telah lama hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.