Diskresi (freies ermessen) adalah kebebasan yang diberikan kepasa kbandan atau pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Diskresi dikonstruksikan untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan umum. Meskipun demikian, pelaksanaan diskresi tetap dibatasi oleh hukum. Dari freies ermessen inilah akan lahir berbagai peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) seperti keputusan, instruksi, surat ederan, pengumuman dan lain-lainnya behkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.
Perlu diketahui bahwa diskresi merupakan sebuah bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah (eksekutif) dan bedan pembuat undang-undang (legislatif). Artinya, dapat dikatakan bahwa diskresi merupakan bentuk pembagian kewenangan antara pemerintah dan legislatif. Pada poin inilah dikresi menjadi tema ang menarik untuk dikaji secara lebih dalam, khususnya melalui politik hukum.