Perkembangan ekonomi perdagangan terus terjadi di Indonesia, maka dibutuhkan pengetahuan untuk memperdalam tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan sebagai bentuk upaya tindak lanjut dari pesatnya pertumbuhan ekonomi dagang. Buku Kitab undang-undang hukum dagang atau wetboek van koophandel voor Indonesie ini menyajikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai aturan dan pedoman tentang penyelenggaraan perdagangan dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Dagang. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang.

Pada tahun 1847 di negara Belanda, lahir sebuah undang-undang hukum dagang yang bertujuan mengatur masalah-masalah perdagangan atau memuat aturan-aturan hukum dalam bidang perniagaan. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHD yang memiliki kaitan erat dengan KUH Perdata ini mulai berlaku di Indonesia. Lantas, peraturan-peraturan apa saja yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut?. KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul Perdagangan pada Umumnya, dan buku II berjudul Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran. Di dalam undang-undang ini, ditetapkan aturan-aturan hukum terkait pembukuan, jenis-jenis perseroan, bursa perdagangan, makelar, surat wesel, perjanjian jaminan, cek, asuransi, kapal laut dan muatannya, dan beberapa hukum niaga lainnya.