Hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam iklim usaha investasi di Indonesia. Maka dari itu, Presiden Jokowi dalam bicaranya pada saat terpilih menjadi Presiden kedua Indonesia,

tentang soal Undang-Undang Omnibus (Omnibus Law) Cipta Kerja yang berarti penyederhanaan regulasi khususnya dalam proses perizinan agar memudahkan para pelaku usaha dalam membuka usaha di Indonesia.

Pakar Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Prof Ari Hernawan menyebut, rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta kerja yang mendapat banyak reaksi dari elemen buruh belum cocok diterapkan di Indonesia.

Selain belum mendapat data pasti terkait berhasil atau tidaknya penerapan UU tersebut di negara lain, omnibus law juga dianggapnya berlainan dengan pilihan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia.

"Sebetulnya omnibus law ini awalnya diterapkan di negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon dan bukan seperti yang diterapkan Indonesia yang memilih sistem civil law," kata Ari dalam diskusi publik 'omnibus law cipta kerja dari cilaka menjadi petaka', Jumat.

Menurut dia, penerapan omnibus law cipta kerja memang lebih mengarah kepada upaya untuk menarik investor sebanyak mungkin dengan tujuan mensejahterakan masyarakat lewat pembukaan lapangan kerja. Sehingga, wajar regulasi yang dibuat mesti pro terhadap keinginan investor.

"Logika sederhana kan seperti itu. Tentu investor ingin kenyamanan dan juga keamanan sewaktu berinvestasi di suatu negara, karena mereka datang kan tidak gratis," ucapnya.

Persoalan yang kemudian timbul adalah bukan saja tentang upaya membuka lapangan kerja, namun juga pemeliharaan sektor penggerak dari sistem industri yakni buruh. Mestinya, RUU cipta kerja hadir dengan berlandaskan pencerdasan, melindungi serta mensejahterakan masyarakat.