Notaris adalah profesi bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum dan mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, terutama sebagai saksi penandatanganan suatu dokumen. Bentuk profesi notaris juga berbeda-beda tergantung sistem hukumnya. Dengan tanggung jawab yang besar, tentu ada kode etik notaris yang harus diikuti.

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 2 tahun 2014, notaris berwenang membuat akta otentik atas segala perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang berkepentingan ingin dituangkan di akta otentik menjamin kepastian tanggal pelaksanaan akta, memegang akta, dan menawarkan grosse, salinan, dan kutipan akta, yang semuanya tidak dikirim atau ditahan kepada pejabat atau warga negara lain seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Kode etik ini diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai semua orang yang menjalankan tugasnya sebagai notaris, termasuk pejabat notaris sementara dan notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Prinsip moral ini harus dipegang teguh oleh setiap anggota himpunan dan semua orang yang menjalankan tugasnya sebagai notaris. Singkatnya, pengertian kode etik mencakup sistem norma, nilai, dan aturan tertulis profesional yang dengan jelas menyatakan apa yang benar dan baik, serta hal-hal yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Berdasarkan pasal 1 Kode Etik Notaris, kode etik notaris merupakan kode moral yang ditetapkan oleh asosiasi-asosiasi notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres asosiasi.

Ikatan Notaris Indonesia menyusun kode etik notaris pada tahun 2005 dan diperbarui pada tahun 2015. Dalam kode etik ini terdapat ketentuan tentang tanggung jawab profesi notaris, antara lain kewajiban, larangan dan pengecualian profesi notaris.