Pada era revolusi Industri 4.0 ini pembaruan agraria bernilai strategis, kaerna berjuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, khususnya tanah dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Globalisasi ekonomi mendorong kebijakan pertanahan yang semakin adaptif terhadap mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan tentunya masyarakat hukum adat terhadap perolehan dan penguasaan tanah, tantangan di masa mendatang terhadap UUPA juga menuntut untuk dikaji ulang, direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Buku ini mengupas menganai kebijkan-kebijakan pertanahan yang ada di Indonesia sebagai sarana untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Buku ini disusun dengan dasar rencanan pembelajaran sesmter, datuan acara perkuliahan serta kontrak pembelajaran makakuliah politik hukum pertanahan di dakulta hukum, kerenanya buku ini perlu dimiliki dan divaca oleh mahasiswa yang mengambil program studi di fakultas hukum.