Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya UU
No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu
memberantas korupsi di Indonesia. Orde Reformasi nampaknya sama dengan Orde Baru
tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung
pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan
tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah
memberantas korupsi. Oleh karena itu dalam tahun 1999 diundangkanlah No.
31/1999, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20/2001, sebagai pengganti UU
No. 3/1971. Pada tanggal 27-12-2002 dikeluarkan UU No. 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu lembaga independen yang diharapkan berperan
besar dalam pemberantasan korupsi. Disusul kemudian dengan UU No. 46/2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Kalaupun dengan perangkat hukum yang lebih sempurna tersebut di atas,
pemberantasan korupsi jalan ditempat, mungkin sudah saatnya kita tidak lagi
menyalahkan perangkat hukumnya. Melainkan mencoba mencari penyebab lain, yaitu
yang berada pada penegak hukumnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk
KPK dan Advokat). Mungkin pada merekalah kini yang menjadi penyebabnya. Dengan
demikian, usaha pemerintah dan masyarakat Indonesia pada memperbaiki penegak
hukumnya.
Buku ini mengulas perangkat hukum dalam memberantas korupsi yang bersumber pada
UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Setiap tindak pidana korupsi
dan hukum pidana formalnya diulas dengan pendekatan teoretik (doktrin hukum),
yuridik dan emperik (praktik hukum dan jurisprodensi). Isi buku ini bersifat
aplikatif. Sehingga sangat diperlukan bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum,
dan pemerhati korupsi di Indonesia.