Gratifikasi dan suap merupakan tindakan yang dikategorikan dalam salah satu jenis
tindak pidana korupsi. Dalam perkembangan prakteknya yang dimulai dari zaman
yunani kuno sampai sekarang gratifikasi dan suap memiliki dampak yang besar dalam
perkembangan negara dan masyarakatnya. Praktek ini membuat masyarakat tidak lagi
menghormati nilai-nilai kemanusian seperti kedisiplinan, kesabaran, kerendahan hati,
dan sebagainya, karena praktek gratifikasi dan suap juga mengiring masyarakat
bersaing secara tidak sehat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Pada
hakikatnya dalam gratifikasi dan suap, memiliki hubungan yang kuat antara pemberi
dan penerima. Baik yang masyarakat sebagai pemberi dan pegawa negeri atau
penyelenggara negara sebagai penerima. Salah satu alasan yang mendasar dari
praktek ini ialah kemalasan yang dimiliki masyarakat dan ketidakpuasan pendapatan
baik dari gaji maupun ada usaha lainnya dari pegawai negeri atau penyelenggara
tersebut. Proses untuk menindaklanjuti kasus gratifikasi dan suap berlandaskan pada
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari semua undang-undang yang mengatur
tentang korupsi tersebut perlu adanya evaluasi terhadap keefektivan dari undangundang
tersebut,
terlebih
atas
keefektivan
dari
Pasal
12B
Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2001.
Kata Kunci: Memberantas Gratifikasi dan Suap, dampak dari Korupsi.