Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN 2000: Gabungan Pasal-pasal yang Berubah dan Pasal-pasal yang Tidak Berubah serta Penjelasannya, Dilengkapi dengan Peraturan dan Keputusan dalam Pelaksanaan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000
Undang-Undang KUP 1994: Catatan dan Latar Belakang
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan
Susunan dalam Satu Naskah: UU. No. 6 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No 9 th 1994. UU. No. 7 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10 th. 1994. UU. No. 8 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 11 th. 1994
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1995 (KUP, PPH, PPN)
Undang-Undang Pajak Tahun 2000: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001
PERPAJAKAN BARU: 5 Undang-undang tahun 2000
Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Januari s/d Juni 1996
Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Juli s/d Sptember 1996
Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1990, Januari '90 s/d Desember '90, Seri Perpajakan
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1989
IKPI, Ikatan Konsultasi Pajak Indonesia Cabang Jakarta Raya
Undang-undang PPn dan PPn.BM 1994: Catatan dan Latar Belakang, Seri Perpajakan
Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, -- Ed. 1
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 4: Hukum Jual Beli Perusahaan
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7: Hukum Surat Berharga
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
HUKUM DAGANG INTERNASIONAL: Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual
TELEKOMUNIKASI: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999
Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku