Leiden Legacy, The: Concepts of Law in Indonesia
Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahanya.
Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia
Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara
Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.Cet. I
Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia
Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002 -2004 Reformasi Administrasi Publik
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, PPn-BM di Daerah Tahun 2000 dilengkapi:/1. Keputusan Presiden Republik Indonesia/2. Peraturan Menteri Dalam Negeri//3. Keputusan Menteri Dalam Negeri//4. Instruksi Menteri Dalam Negeri
Undang-Undang Otonomi Daerah 1999/(UU. No. 22 Th. 1999,//UU. No. 25 Th. 1999,/UU. No. 28 Th. 1999) dilengkapi Peraturan Pemerintah RI. No. 25 Th. 2000 (Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom)
Membangun dan Menegakkan Hukum dalam era pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945: Kumpulan karangan dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta (1958-1983)
KANSIL, Christine S. T., Drs., S.H., M.H.
SOEKANTO, Soerjono, Prof. Dr., S.H., MA.
DANUREDJO, Sumitro L. S., Dr., S.H., LLM.
Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah
Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahanya. Jl. 1
Undang-undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) 2003