Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, PPn-BM di Daerah Tahun 2000 dilengkapi:/1. Keputusan Presiden Republik Indonesia/2. Peraturan Menteri Dalam Negeri//3. Keputusan Menteri Dalam Negeri//4. Instruksi Menteri Dalam Negeri