Pada dasarnya terdapat perbedaan sengketa keperdataan pada pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Sementara itu, sengketa tata usaha negara terjadi karena objek dan subjek tertentu, seperti perpajakan, kepegawaian, pertanahan, perumahan, tender, dan sebagainya yang merupakan objek Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan banyaknya bentuk sengketa di atas maka masyarakat membutuhkan panduan praktis untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Buku ini berisi panduan praktis penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan acuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Buku ini semakin penting untuk dimiliki karena dilengkapi dengan contoh-contoh surat keputusan tata usaha negara, pembuatan surat kuasa, surat gugatan, hingga contoh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.