Collections

Advanced Search
KUHP & KUHAP ; Adisi Lengkap

KUHP & KUHAP ; Adisi Lengkap

Hukum Perdagangan Internasional

Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik

Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik

Public Law

Public Law

Law of Public Communication, The

Law of Public Communication, The

Leiden Legacy, The: Concepts of Law in Indonesia

Leiden Legacy, The: Concepts of Law in Indonesia

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahanya.

Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahanya.

Aspek Hukum Perlindungan Anak

Aspek Hukum Perlindungan Anak

Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia

Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia

Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara

Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.Cet. I

Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.Cet. I

Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia

Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia

Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002 -2004 Reformasi Administrasi Publik

Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002 -2004 Reformasi Administrasi Publik

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, PPn-BM di Daerah Tahun 2000 dilengkapi:/1. Keputusan Presiden Republik Indonesia/2. Peraturan Menteri Dalam Negeri//3. Keputusan Menteri Dalam Negeri//4. Instruksi Menteri Dalam Negeri

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, PPn-BM di Daerah Tahun 2000 dilengkapi:/1. Keputusan Presiden Republik Indonesia/2. Peraturan Menteri Dalam Negeri//3. Keputusan Menteri Dalam Negeri//4. Instruksi Menteri Dalam Negeri

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999/(UU. No. 22 Th. 1999,//UU. No. 25 Th. 1999,/UU. No. 28 Th. 1999) dilengkapi Peraturan Pemerintah RI. No. 25 Th. 2000 (Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom)

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999/(UU. No. 22 Th. 1999,//UU. No. 25 Th. 1999,/UU. No. 28 Th. 1999) dilengkapi Peraturan Pemerintah RI. No. 25 Th. 2000 (Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom)

Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia

Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia

Membangun dan Menegakkan Hukum dalam era pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945: Kumpulan karangan dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta (1958-1983)

Membangun dan Menegakkan Hukum dalam era pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945: Kumpulan karangan dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta (1958-1983)

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah

Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil

Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil

Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahanya. Jl. 1

Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahanya. Jl. 1

Undang-undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) 2003

Undang-undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) 2003


Search Result

Found 23 from your keywords: Subject : "Constitutional & administrative law"
Query took 0.00183 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly


Search Cluster